Belum ada sebulan menjalankan tugas, menteri baru hasil reshuffle kabinet jilid kedua Jokowi sudah menuai masalah. Terbaru, Menteri En...
Akar dari masalah ini berawal dari laporan BIN kepada Jokowi pada Hari Jumat, 12 Agustus 2016. Laporan ini menyebutkan tentang status kewarganegaraan Arcndara yang ternyata masih tercatat Warga Negara Amerika Serikat. Kemudian laporan ini menyebar hingga menjadi perhatian publik.
Awalnya Menteri pengganti Sudirman Said ini menepis tuduhan ini. Bahkan pensiunan Jendral, seperti AM Hendropriyono pun turun gunung, ia membela habis-habisan menteri yang sudah 20 tahun tinggal di Amerika ini. Masalah nasionalisme menjadi bingkai utama perdebatan public dalam kasus ini.
Tak mau menjadi semakin gaduh, akhirnya pada Hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 istana mengambil langkah dengan cara memberhentikan dengan hormat Arcandra Tahar dari pos Menteri ESDM. Posisi yang kososng tersebut sementara diisi Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Pelaksana sementara yang juga merangkap sebagai Menko Maritim.
Langkah Jokowi memberhentikan Arcandra menandakan bahwa pemilihan Menteri lulusan ITB ini memang ada masalah, bahkan bisa dibilang pemerintahan Jokowi kecolongan. Ditambah pihak Istana masih belum berani buka-bukaan dan memberikan jawaban yang memuaskan terkait PHK Arcandra ini.
Yang menjadi pertanyaan ke mana saja BIN atau orang-orang di sekitar Jokowi sampai hal yang mendasar seperti ini luput ketika akan mengangkat seorang menteri. Jika Jokowi memang berniat mengangkat Arcandra karena kapasitasnya memang paling cocok di kementrian ESDM saat ini, harusnya tim Jokowi sudah bisa menyelesaikannya sebelum Arcndara diangkat jadi menteri. Tak usah membawa isu ini sampai ke masalah kesadaran nasionalisme. Kita harus harus mengakui Pemerintahan Jokowi sangat ceroboh dalam hal administrasif.
Kecerobohan pemerintahan era Jokowi terkait kasus kealpaan administrasi mengingatkan saya kembali pada tahun 2015 terkait kontroversi Perpres tentang Tunjangan Uang muka Mobil dinas Pejabat Negara. Kontroversi ini makin besar karena dibumbui salah satu media bebrahasa Inggris yang berbasi di Jakarta dengan headline " I Don’t Read What I Sign". Walaupun judul headline oleh sebagian pengamat dunia dinilai sebagai penyesatan publik, Jokowi toh akhirnya mencabut perpres tentang Tunjangan Mobil dinas itu. Bagi haters Jokowi, itu merupakan tanda Jokowi benar-benar tidak taat administrasi.
Masalah administrasi memang terlihat sepele tapi sebenarnya punya dampak besar. Hal-hal besar dimulai dari hal-hal kecil yang teratur. Segala kebijakan dan peraturan perundang-undangan pasti dibuat dalam aturan tertulis yang kemampuan administrasi mumpuni dan teliti dibutuhkan dalam hal ini.
Kesalahan administrasi yang dilakukan pejabat publik jika diketahui oleh lawan politik akan menjadi senjata yang mematikan bagi lawan politiknya. Kasus ini bisa saja dipolitisir atau malah berujung pada upaya kiriminalisasi demi suatu tujuan politik yang terselubung. Kejamnya dunia Politik.
Ingat kasus yang menimpa mantan pimpinan KPK, Abraham Samad. Ditengah masa kerjanya di KPK, ia dimejahijaukan akibat perbuatannya di masa lalu pada tahun 2007. Ia dituduh telah melakukan pemalsuan dokumen untuk keperluan pembuatan Paspor seseorang bernama Feriyani Lim. Akibat tuduhan itu Abraham Samad harus dinonaktifkan dari tugasnya di KPK. Banyak pengamat yang menilai apa yang dialami oleh Abraham Samad lebih banyak unsur politis yang bermain.
BIsa saja kasus yang dialami Arcandra ini lebih dari sekedar kasus maladministrasi. Sama seperti kasus Abraham Samad. Mungkin saja ada pihak-pihak yang tak suka dengan terpilihnya Archandra di Pos Kementrian yang mengurusi Sumber Daya Alam Indonesia ini. Pos ini memang sangat rawan,. Menteri sebelumnya Sudirman Said juga diganti dengan dibumbui intrik-intrik politik. Butuh penelusuuran lebih lanjut atau waktu yang bisa membuktikan kemungkinan ini.
Tapi satu hal yang pasti, Tertib administrasi tak boleh disepelekan. Menjadi pelajaran bagi siapapun yang ingin menjadi pejabat publik. Tertib administrasi menjadi persoalan yang harus dibereskan terlebih dulu agar tak tersangkut masalah ketika menjabat nantinya.
COMMENTS